INDONESIAMAJU, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya menyusul mencuatnya dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, hingga penghapusan barang bukti elektronik yang disebut menyasar Kepala Negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh penting lainnya.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam keterangannya, Prasetyo mengungkapkan bahwa aparat telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Pemerintah menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat dugaan perbuatannya berpotensi bersinggungan dengan keamanan dan kepentingan negara.
Menurut Prasetyo, dugaan tindakan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan pelanggaran terhadap sistem elektronik, tetapi juga dinilai berpotensi mengarah pada persoalan yang lebih serius apabila terbukti mengancam keselamatan pimpinan negara.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ujar Prasetyo.
Di tengah bergulirnya penanganan perkara tersebut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden terkait pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan itu, menurut keterangannya, telah ditandatangani pada Rabu pagi.
“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ungkapnya.
Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kelembagaan, Presiden selanjutnya menunjuk Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan hingga ditetapkannya pejabat definitif.
“Untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI, yang namanya Aryo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan,” lanjut Prasetyo.
Lebih lanjut, pemerintah disebut telah menjalin koordinasi dengan Kapolri guna memastikan seluruh pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Langkah tersebut dilakukan agar perkembangan kasus yang sedang ditangani tidak mengganggu fungsi pelayanan publik.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa tindakan penyadapan memiliki mekanisme dan batasan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat diminta tidak mencampuradukkan tindakan penyadapan yang dilakukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum dengan dugaan penyadapan ilegal.
“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu,” kata Prasetyo.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian hukum, keamanan negara, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional. ()






